Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah tetap akan menjamin terselenggaranya industri minyak kelapa sawit meskipun selama dua tahun terdapat larangan izin membuka lahan baru dari kawasan hutan dan hutan gambut.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Yudhoyono, selaku co-chairman menjawab pers, saat ditanya dalam acara konferensi pers bersama Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg selaku pimpinan sidang pembukaan Konferensi mengenai Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) di Hamelkollen Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Kamis (27/5/2010) siang waktu setempat, atau malam hari waktu Indonesia bagian barat.
"Kebijakan kami untuk industri kelapa sawit tetap dan tidak akan berubah," tandas Presiden.
Menurut Presiden, selama dua tahun ini, Pemerintah Indonesia tidak akan mengekspansi lahan-lahan hutan baru dan kawasan hutan gambut, terkecuali memanfaatkan lahan-lahan yang telantar selama ini. "Kami memiliki policy untuk menggunakan lahan telantar dan tidak melakukan ekspansi ke lahan hutan dan gambut," ujar Presiden.
Presiden Yudhoyono juga menambahkan, Indonesia berdasarkan kepakatan yang telah ditandatangani bersama Jens Stoltenberg dalam letter of intent (LOI) tentang kerja sama RI dan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, juga memiliki kesepakatan yang akan dilaksanakan.
Dalam kesempatan yang sama, Jens menyatakan, bantuan untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction of Emmisions from Deforestation and Degradation/REDD+) akan meningkat menjadi 4 miliar dollar AS, yang berasal dari Jerman sebanyak 350 juta euro dan negara lainnya, seperti Jepang, AS, dan Inggris.
Inilah komoditi andalan kita di pasar dunia. Kita nomor satu diatas Malaysia dari sisi luas lahan dan produksi. Semoga kelapa sawit dengan CPO-nya benar2 dikembangkan menjadi pemasok energi alternatif bio-solar :)