Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berusaha mempertahankan 68 persen luas hutan dibandingkan daratan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menhut dalam sambutannya pada peluncuran Yayasan Dana Lestari Sumatera atau Sumatera Sustainability Fund (SSF) di Jakarta, Selasa (22/6/2010) malam.
"Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden pagi tadi yang membahas masalah tata ruang, gubernur dan bupati mengeluhkan Kementerian Kehutanan yang menghambat tata ruang," katanya.
Menteri Kehutanan (Menhut) mengatakan saat ini luas hutan dibandingkan daratan sebesar 68 persen dan lahan budidaya mencapai 32 persen. "Kalau saya menyetujui tata ruang yang diajukan bupati dan gubernur tanpa dipilah maka luas hutan bisa terbalik yaitu hutan 32 persen dan lahan budidaya mencapai 68 persen," katanya.
Apabila hal tersebut terjadi, dia mengatakan moratorium ijin konversi hutan alam dan lahan gambut sebagai kebijakan Presiden RI akan menjadi sia-sia.
Menhut menjelaskan rusaknya hutan di Indonesia terjadi karena 66 persen akibat perambahan, baik perambahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan. "Hutan yang rusak akibat izin konversi untuk perkebunan, jalan raya dan oleh bupati hanya 16 persen," katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman, mengatakan laju deforestasi semakin menurun dari 2 juta hektare per tahun pada 2007, menjadi 1,02 juta hektar per tahun pada 2008.
Masnellyarti atau yang akrab dipanggil Nelly mengatakan tutupan hutan pada 2008 - 2009 di Indonesia mencapai 93,83 juta hektare dengan perubahan sebesar 183.620 hektar.
Nelly mengatakan luas penutupan hutan yang harus dipertahankan seluas 72,5 juta hektar sesuai kebijakan presiden berupa moratorium hutan alam dan gambut, peraturan kehutanan seperti kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dengan kelerengan lahan lebih dari 40 persen dan peraturan penataan ruang.[kompas]
"Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden pagi tadi yang membahas masalah tata ruang, gubernur dan bupati mengeluhkan Kementerian Kehutanan yang menghambat tata ruang," katanya.
Menteri Kehutanan (Menhut) mengatakan saat ini luas hutan dibandingkan daratan sebesar 68 persen dan lahan budidaya mencapai 32 persen. "Kalau saya menyetujui tata ruang yang diajukan bupati dan gubernur tanpa dipilah maka luas hutan bisa terbalik yaitu hutan 32 persen dan lahan budidaya mencapai 68 persen," katanya.
Apabila hal tersebut terjadi, dia mengatakan moratorium ijin konversi hutan alam dan lahan gambut sebagai kebijakan Presiden RI akan menjadi sia-sia.
Menhut menjelaskan rusaknya hutan di Indonesia terjadi karena 66 persen akibat perambahan, baik perambahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan. "Hutan yang rusak akibat izin konversi untuk perkebunan, jalan raya dan oleh bupati hanya 16 persen," katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman, mengatakan laju deforestasi semakin menurun dari 2 juta hektare per tahun pada 2007, menjadi 1,02 juta hektar per tahun pada 2008.
Masnellyarti atau yang akrab dipanggil Nelly mengatakan tutupan hutan pada 2008 - 2009 di Indonesia mencapai 93,83 juta hektare dengan perubahan sebesar 183.620 hektar.
Nelly mengatakan luas penutupan hutan yang harus dipertahankan seluas 72,5 juta hektar sesuai kebijakan presiden berupa moratorium hutan alam dan gambut, peraturan kehutanan seperti kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dengan kelerengan lahan lebih dari 40 persen dan peraturan penataan ruang.[kompas]
Tags:
Lingkungan
Leave a comment
Komentarmu=Jati Dirimu